SEMARANG - Kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait modernisasi penerapan kartu tani dan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dinilai positif oleh pakar ekonomi dalam upaya memajukan pertanian Indonesia.
Pakar ekonomi pertanian dari Universitas Negeri Semarang, Profesor Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti menilai, kedua kebijakan itu tepat untuk meningkatkan kemajuan pertanian di Indonesia.
Baca Juga:
"Penerapan kartu tani dan database e-RDKK bertujuan agar kebijakan alokasi anggaran kebutuhan pertanian terutama subsidi pupuk tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan para petani sehingga subsidi pupuk yang dialokasikan akan sesuai dengan yang dibutuhkan, serta dapat dibagi secara adil untuk para petani," kata Sucihatiningsih di Semarang, Jumat, (5/2).
Namun Sucihatiningsih mendorong Pemerintah lebih perhatian terhadap sebagian petani belum terdaftar di kelompok tani terutama bagi petani-petani kecil dan petani penggarap.
"Akibatnya mereka kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan. Ada juga petani yang sudah memiliki kartu tani namun belum menginput kebutuhan pupuk di e-RDKK," ujarnya.
Selain itu yang menjadi persoalan lainnya terkadang data yang diinput tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Menurut dia, permasalahan tersebut perlu mendapatkan perhatian dengan mengupayakan semua petani, tanpa terkecuali dapat tergabung di kelompok tani dan input data di e-RDKK sesuai dengan kondisi di lapangan agar kebutuhan para petani dapat tercukupi.
Perempuan yang juga Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Negeri Semarang itu berharap para petani bisa merasakan bantuan pupuk bersubsidi yang sangat penting bagi petani karena pupuk merupakan salah satu input dalam proses produksi pertanian yang memiliki peranan penting.
